Pertumbuhan Penduduk dan Masalah Penduduk Indonesia

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk di dunia. Berikut adalah masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia, yaitu:

A. DEMOGRAFIS

I. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Indonesia dari hasil Sensus 2010 mencapai angka 237.641.326. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah. Dari sensus tahun 1971-2010, jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah. Sementara pertumbuhan penduduk di Indonesia berkisar antara 2,15% pertahun hingga 2,49% pertahun. Tingkat pertumbuhan penduduk seperti itu dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu: kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi).

Peristiwa kelahiran di suatu daerah menyebabkan perubahan jumlah dan komposisi penduduk, sedangkan peristiwa kematian dapat menambah maupun mengurangi jumlah penduduk di suatu daerah. Mengurangi bagi yang ditinggalkan dan menambah bagi daerah yang didatangi. Selain penyebab langsung seperti kelahiran, kematian dan migrasi terdapat penyebab tidak langsung seperti keadaan social, ekonomi, budaya, lingkungan, dan politik.

Jadi apabila pertubuhan penduduk di Indonesia tahun 1990 sebesar 2,15% pertahun diperlukan investasi sebesar 2,15 kali 4 sama dengan 8,6% pertahun. Sedangkan tingkat pertumbuhan GNP di Indonesia pada tahun yang sama hanya mencapai 4% pertahun. Defisit antara kemampuan dan kebutuhan sebesar 8,6%-4%=4% ditutup pinjaman dari luar negeri. Hal tersebut pula lah yang menyebabkan utang indonesia membengkak sampai sekarang ini.

II. Penyebaran Penduduk Yang Tidak Merata

Penyebaran penduduk yang tidak merata yang menyebabkan daerah tertentu menjadi padat seperti Jakarta, Bekasi, Bandung dan kota lain di Indonesia yang tidak meratanya penyebaran penduduk. Faktor yang mempengaruhi penyebaran penduduk tidak merata yaitu :

1.  Kesuburan tanah, daerah atau wilayah yang ditempati banyak penduduk, karena dapat dijadikan sebagai lahan bercocok tanam dan sebaliknya.
2. Iklim, wilayah yang beriklim terlalu panas, terlalu dingin, dan terlalu basah biasanya tidak disenangi sebagai tempat tinggal
3. Topografi atau bentuk permukaan tanah pada umumnya masyarakat banyak bertempat tinggal di daerah datar
4. Sumber air
5. Perhubangan atau transportasi
6. Fasilitas dan juga pusat-pusat ekonomi, pemerintahan, dll.

B. NON DEMOGRAFIS

I. Tingkat Kesehatan Penduduk yang Rendah

Kesehatan penduduk masih menjadi momok di indonesia, dimana segelintir orang yang memiliki kekayaan dapat dengan mudahnya memperoleh akses kesehatan. Dan disisi lain rakyat miskin dilarang sakit, karena susah untuk mendapatkan akss kesehatan.

Dalah hal ini kesehatan yang akan menjadi sorotan bagaimana gambaran tingkat kesehatan adalah angka kematian bayi. Besarnya kematian yang terjadi menunjukan bagaimana kondisi lingkungan dan juga kesehatan pada masyarakat.

II. Pendidikan Yang Rendah

Pendidikan juga menjadi sorotan penting tentang penduduk, karena pertumbuhan penduduk bila tidak diimbangi dengan peningkatan pendidikan yang baik akan percuma. Karena bisa dijajah oleh bangsa lain, penduduk tersebut bisa diexploitasi oleh bangsa lain. Dari UU yang dikeluarkan pun terlihat bahwa wajib belajar penduduk Indonesia masih terbatas 9 tahun sementara negara lain bahkan menetapkan angka lebih dari 12 tahun dalam pendidikannya.

Namun bagi Indonesia sendiri, angka 9 tahun pun belum semuanya terlaksana dan tuntas mengingat banyaknya pulau di Indonesia yang masih belum terjangkau oleh berbagai fasilitas pendidikan. Dari HDI (Human Development Indeks) tahun 2011 pun rata-rata pendidikan bangsa Indonesia masih pada angka 5.8 tahun. Dari sini pun sudah terlihat bagaimana tingkat pendidikan di Indonesia.

Tapi pendidikan bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur kualitas SDM penduduk suatu negara. Selain pendidikan yang penting, kualitas SDM berhubungan dengan produktivitas kerja. Orang yang tingkat pendidikanya tinggi diharapkan punya produktivitas yang tinggi.

Namun tidak di Indonesia, banyak orang yang berpendidikan tinggi menjadi pengangguran. Orang yang menganggur menjadi beban bagi orang lain. Seperti yang telihat pada grafik di bawah ini, pengangguran yang di maksud di sini merupakan pengangguran yang terjadi karena mereka sedang dalam proses mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Terdapat angka yang menujukkan bahwa tingkat pengangguran tertinggi berada pada tamatan SMA/Umum. Ini menujukkan bahwa pendidikan setara SMA belum cukup untuk mengentaskan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Lulusan ini masih menjadi pertanda bahwa tingkatan produktivitas tidak bertambah jika pendidikan hanya sebatas ini. Perlunya peningkatan pendidikan serta pendidikan non formal tentunya akan membantu agar pengangguran tidak menumpuk pada lulusan SMA.

III. Banyaknya Jumlah Penduduk Miskin

Secara garis besar penurunan jumlah warga miskin memang terlihat signifikan. Hal ini juga dibenarkan oleh beberapa pakar yang mengamati penurunan ini. namun, angka 30 juta masih menjadi permasalahan sendiri mengingat adanya berbagai tujuan global yang akan di capai tahun 2015. Kemiskinan disebabkan juga karena pendidikan yang rendah yang menyebabkan rakyat indonesia tidak bisa menikmati hasil kekayaan bumi pertiwi ini, banyak pihak asing yang sengaja mengambil kekayaan negeri ini yang membuat rakyatnya menderita alhasil kemiskinan pun ada.

Contoh Kasusnya:

Jumlah Penduduk Indonesia Bakal Tembus 300 Juta Jiwa

Herdaru Purnomo - detikfinance

Selasa, 26/03/2013 08:58 WIB

 

Jakarta -Pada tahun 2032 mendatang, sejumlah pakar kependudukan dan lingkungan hidup memperkirakan jumlah penduduk Indonesia bakal mencapai 300 juta jiwa. Mayoritas dari jumlah penduduk ini di antaranya adalah kaum muda.

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup Emil Salim di sela diskusi Population Dynamics and the Post-2015 Development Agenda, di Nusa Dua, Bali, memperkirakan pada tahun 2030 jumlah penduduk Indonesia akan menjadi 295 juta jiwa, dan pada 2032 diprediksikan populasi Indonesia mencapai 300 juta jiwa, dengan dugaan munculnya 60 juta pendatang yang merupakan kaum muda.

Emil Salim membacakan presentasi yang disusun oleh dirinya bersama sejumlah pakar lain yakni Evi Nurvidya Arifin, Sri Moertiningsih Adioetomo, Mubariq Ahmad, Prijono Tjiptoherijanto, Harry Heriawan Saleh, Riwanto Tirtosudarmo, Komaradjaja, dan Richard Makalew mengemukakan, terdapat tiga tren besar dalam demografi Indonesia pasca-2015 yakni berlanjutnya populasi dengan angka besar di mana mayoritas di antaranya orang muda, bertambahnya penuaan populasi, dan semakin kompeksnya mobilitas populasi.

Untuk menjawab persoalan popolasi itu, menurut Emil Salim, tidak bisa hanya mengandalkan satu kebijakan umum yang diperuntukkan bagi seluruh provinsi di Indonesia. "Indonesia bukan hanya Jawa saja. Tidak ada satu kebijakan yang benar-benar cocok untuk seluruh daerah," ujar Emil seperti dikutip dari situs resmi Sekretariat Negara, Selasa (26/3/2013).

Oleh karena itu, para pakar merekomendasikan sejumlah poin yang patut diperhitungkan untuk dilakukan sebagai Agenda Pembangunan Pasca-2015.

Poin awal yakni merekayasa kependudukan, dengan cara melaksanakan perencanaan keluarga berencana dengan meyakinkan masyarakat bahwa tingkat kesuburan bisa dikontrol, dan memastikan selalu menggunakan metode kontrasepsi yang aman dan efektif.

Selain itu mereka juga merekomendasikan pemberantasan kemiskinan serta memastikan kesehatan, pendidikan, meningkatkan pertumbuhan masyarakat urban dan bekerja, keamanan pangan dan nutrisi, kecukupan air dan energi efisien, menjaga keberlangsungan alam, mengantisipasi konflik serta menciptakan keterbukaan informasi pemerintahan.

Terkait rekayasa kependudukan, sebelumnya Plt. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Soedibyo Alimoeso mengatakan pemerintah daerah berperan penting dalam upaya tersebut.

Soedibyo mengatakan bahwa selama ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengingatkan bahwa pengentasan masalah kemiskinan sebagai salah satu target MDGs 2015 bisa dicapai apabila masalah kependudukan bisa terselesaikan dengan baik.

"Dibutuhkan komitmen kepala daerah untuk dapat mewujudkan keberhasilan rekayasa penduduk, guna mencapai keberhasilan MDGs 2015. Presiden sudah berkali-kali mengingatkan hal ini, tetapi masalahnya kadang ke bawahnya tidak berjalan," ujar dia.

Soedibyo mengatakan saat ini jumlah penduduk seakan dianggap sebagai pemberian yang harus diterima begitu saja. Padahal, kependudukan harus direkayasa untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk itu sendiri.

Menurut Soedibyo, rekayasa penduduk atau yang dikenal dengan population dynamics dapat dilakukan dengan tiga cara yakni terkait kelahiran, kematian, dan migrasi. Pengaturan terhadap ke-tiga hal itu menurut dia, penting untuk diperhatikan.

"Saat ini angka pertumbuhan penduduk stagnan 1,49 persen dari target 1,23 persen, ini masih `lampu merah`," kata Plt Kepala BKKBN itu.

Meskipun demikian, lanjut Soedibyo, sejauh ini pemerintah telah menggalakkan kembali program kependudukan dan KB untuk pertumbuhan penduduk yang seimbang, meningkatkan usia harapan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup dari setiap penduduk, khususnya perempuan dan remaja.

         

Sumber:

https://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_penduduk

http://indrango.blogspot.co.id/2014/10/masalah-kependudukan-yang-terjadi-di.html

http://finance.detik.com/read/2013/03/26/085826/2203566/4/jumlah-penduduk-indonesia-bakal-tembus-300-juta-jiwa

Reformasi Indonesia 1998

Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Dengan semangat reformasi, rakyat menghendaki pergantian pemimpin bangsa dan negara sebagai langkah awal, yang menjadi pemimpin hendaknya berkemampuan, bertanggungjawab, dan peduli terhadap nasib bangsa dan negara. Dapat disimpulkan reformasi adalah penggantian susunan tatanan perikehidupan lama menjadi tatanan perikehidupan baru secara hukum menuju perbaikan. Dibentuknya reformasi bertujuan memperbaharui tatanan kehidupan masyarakat,berbangsa,bernegara,agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. 

Agenda Reformasi yang disuarakan mahasiswa diantaranya sebagai berikut:

1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya.

2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

3. Penghapusan Dwifungsi ABRI.

4. Otonomi daerah yang seluas-luasnya.

5. Supermasi hukum.

6. Pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kronologi Reformasi:
Kabinet Pembangunan VII dilantik awal Maret 1998 dalam kondisi bangsa dan negara krisis, yang mengundang keprihatinan rakyat. Memasuki bulan Mei 1998 mahasiswa di berbagai daerah melakukan unjuk rasa dan aksi keprihatinan yang menuntut:
- Turunkan harga sembilan bahan pokok (sembako).
- Hapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Turunkan Soeharto dari kursi kepresidenan.

Secara kronologi terjadinya tuntutan reformasi sampai dengan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan sebagai berikut:

(1) Pada tanggal 10 Mei 1998 perasaan tidak puas terhadap hasil pemilu dan pembentukan Kabinet Pembangunan VII mewarnai kondisi politik Indonesia. Kemarahan rakyat bertambah setelah pemerintah secara sepihat menaikkan harga BBM.

(2) Pada 12 Mei 1998 semakin banyak mahasiswa yang berunjuk rasa membuat aparat keamanan kewalahan, sehingga mereka harus ditindak lebih keras, akibatnya bentrokan tidak dapat dihindari. Bentrokan aparat keamanan dengan mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta yang berunjuk rasa tanggal 12 Mei 1998 mengakibatkan empat mahasiswa tewas tertembak yaitu Hery Hartanto, Elang Mulia Lesmana, Hendriawan Sie, dan Hafidhin Royan serta puluhan mahasiswa dan masyarakat mengalami luka-luka.

(3) Pada 13 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan ikut berduka cita atas terjadinya peristiwa Semanggi. Melalui Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan presiden menyatakan atas nama pemerintah tidak mungkin memenuhi tuntutan para reformasi di Indonesia.

(4) Pada 15 Mei 1998 Presiden Soeharto tiba kembali di Jakarta, oleh karena itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyiagakan pasukan tempur dengan peralatannya di segala penjuru kota Jakarta.

(5) Presiden Soeharto menerima ketatangan Harmoko selaku Ketua DPR/MPR RI yang menyampaikan aspirasi masyarakat untuk meminta mundur dari jabatan Presiden RI

(6) Pada 17 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di gedung DPR/MPR RI untuk meminta Soeharto turun dari jabatan presiden Republik Indonesia.

(7) Pada 18 Mei 1998 Ketua DPR/MPR RI Harmoko di hadapan para wartawan mengatakan meminta sekali lagi kepada Soeharto untuk mundur dari jabatan presiden RI.

(8) Pada 19 Mei 1998 beberapa ulama besar, budayawan, dan toko cendiriawan bertemu Presiden Soeharto di Istana Negara membahas reformasi dan kemungkinan mundurnya Presiden Soeharto.

(9) Pada 20 Mei 1998 Presiden Soeharto berencana membentuk Komite Reformasi untuk mengkompromikan tuntutan para demonstran. Namun, komite ini tidak pernah menjadi kenyataan karena dalam komite yang mayoritas dari Kabinet Pembangunan VII tidak bersedia dipilih.

(10) Dengan desakan mahasiswa dan masyarakat serta demi kepentingan nasional, tanggal 21 Mei 1998 pukul 10.00 WIB Presiden Soeharto meleetakkan kekuasaan didepan Mahkamah Agung.Presiden menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi pengganti presiden.

(11) Pada 22 Mei 1998 setelah B.J. Habibie menerima tongkat estafet kepemimpinan nasional maka dibentuk kabinet baru yang bernama Kabinet Reformasi Pembangunan.
 

Penyebab Terjadinya Reformasi

Terdapat beberapa terjadinya Reformasi, sebagai berikut:

a. Krisis Ekonomi.
Diawali krisis moneter yang melanda Asia Tenggara sejak bulan Juli 1997 berimbas pada Indonesia, bangunan ekonomi Indonesia temyata belum kuat untuk menghadapi krisis global tersebut. Krisis ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah turun dari Rp. 2.575,00 menjadi Rp. 2.603,00 pada 1 Agustus 1997. Nilai tukar rupiah semakin melemah,pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0 % sebagai akibat lesunya bisnis. Dengan demikian pemerintah harus menanggung beban utang yang cukup besar. Akibatnya kepercayaan dunia intemasional mulai menurun. Krisis moneter ini akhimya berdampak pada krisis ekonomi sehingga menghancurkan sistem fundamental perekonomian Indonesia. 
b. Utang Negara Republik Indonesia.
Terhitung bulan Februari 1998 pemerintah melaporkan tentang utang luar negeri tercatat :
utang swasta nasional Rp. 73,962 miliar dolar AS + utang pemerintah Rp. 63,462 miliar dolar AS, jadi utang seluruhnya mencapai 137,424 miliar dolar AS. Data ini diperoleh dari pernyataan Ketua Tim Hutang-Hutang Luar Negeri Swasta (HLNS), Radius Prawiro seusai sidang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPKEK) yang dipimpin oleh Presiden Soeharto di Bina Graha pada 6 Pebruari 1998. Hal ini dikarenakan sistem perbankan di Indonesia yang tidak sehat karena kolusi dan korupsi. 
c. Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945.
Pemerintah Orde Baru berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang kurang memperhatikan dengan seksama kondisi riil masyarakat agraris, dan pendidikan masih rendah, sehingga akan sangat sulit untuk segera berubah menjadi masyarakat industri. Akibatnya yang terpacu hanya masyarakat kelas ekonomi atas, para orang kaya yang kemudian menjadi konglomerat.

c. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Masa Orde Baru dipenuhi dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme menyebabkan runtuhnya perekonomian Indonesia. Korupsi yang menggerogoti keuangan negara, kolusi yang merusak tatanan hukum, dan nepotisme yang memberikan perlakuan istimewa terhadap kerabat dan kawan menjadi pemicu lahimya reformasi di Indonesia. Walaupun praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme ini telah merugikan banyak pihak, termasuk negara tapi tidak dapat dihentikan karena dibelakangnya ada suatu kekuatan yang tidak tersentuh hukum. 
d.Krisis Politik. 
Krisis politik pada akhir orde baru ditandai dengan kemenangan mutlak Golkar dalam Pemilihan Umum 1997 yang dinilai penuh kecurangan, Golkar satu-satunya kontestan pemilu yang didukung finansial maupun secara politik oleh pemerintah memenangkan pemilu dengan meraih suara mayoritas. Kemenangan Golongan Karya dinilai oleh para pengamat politik di Indonesia dan para peninjau asing dalam pemilu yang tidak jujur dan adil.
e. Krisis Hukum.
Orde Baru banyak terjadi ketidak adilan dibidang hukum, dalam kekuasaan kehakiman berdasar Pasal 24 UUD 1945 seharusnya memiliki kekuasaan yang merdeka terlepas dari kekuasaan eksekutif, tapi Kenyataannya mereka dibawah eksekutif. Dengan demikian pengadilan sulit terwujud bagi rakyat, sebab hakim harus melayani penguasa. Sehingga sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan. Reformasi diperlukan aparatur penegak hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprodensi, ajaran-ajaran hukum, dan bentuk praktek hukum lainnya. Juga kesiapan hakim, penyidik dan penuntut, penasehat hukum, konsultan hukum dan kesiapan sarana dan prasarana.
f. Krisis Kepercayaan.
Pemerintahan Orde Baru yang diliputi KKN secara terselubung maupun terang-terangan pada bidang parlemen, kehakiman, dunia usaha, perbankan, peradilan, pemerintahan sudah berlangsung lama sehingga disana-sini muncul ketidakadilan, kesenjangan sosial, rusaknya sistem politik, hukum, dan ekonomi mengakibatkan timbul ketidak percayaan rakyat terhadap pemerintahan dan pihak luar negeri terhadap Indonesia.

Sumber :

https://id.wikipedia.org/wiki/Reformasi

http://suwandi-sejarah.blogspot.co.id/2012/11/reformasi-indonesia_5278.html

Latar Belakang Terjadinya Sumpah Pemuda

          Hari sumpah pemuda merupakan salah satu rangkaian kejadian dimana mulai muncul rasa dan semangat persatuan dan kesatuan, serta nasionalisme dan kesadaran untuk mendirikan Indonesia yang satu, dimana rasa ini tidak pernah muncul sebelumnya saat Belanda dan Jepang menduduki Indonesia.Sumpah pemuda merupakan salah satu kejadian penting dalam sejarah nasional. Sumpah ini dianggap sebagai perwujudan semangat pembentukan Indonesia yang satu.

Awal perjuangan para pemuda Indonesia memprakarsai Sumpah Pemuda 1928 adalah berdirinya Budi Utomo. Pada saat itu bangsa Indonesia Khususnya pemuda Indonesia mulai bangkit. Akibat berdirinya Budi Utomo adalah memunculkan organsisasi baru seperti Tri Koro Darmo, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Betawi, Jong Minahasa, Sekar Rukun, dan Pemuda Timor. Pemuda- pemuda di daerah sangat bersemangat untuk berjuang, namun pada saat itu mereka masih berjuang untuk daerah mereka sendiri-sendiri.

Organisasi-organisasi itu gencar melakukan persatuan bangsa,khususnya organisasi Perhimpunan Indonesia (PI). PI adalah organisasi permuda yang terdiri atas pemuda dari berbagai suku yang ada di belanda. Para pemuda kemudian bersatu dan menjadi satu bangsa Indonesia tanpa memikirkan sifat kedaerahan lagi.

            Lahirnya Sumpah Pemuda adalah dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan antar organisasi kepemudaan yang sudah ada, maka dimulailah pertemuan antar organiasi sejak 1920. Namun pada saat itu mereka belum menemukan solusi yang tepat karena berbeda landasan pemikiran.

            Pada tanggal 15 November 1925 diadakan Kongres Pemuda  untuk membahas panitia pelaksanaan kesepakatan bersama. Dan pada tanggal 30 April 1926 organisasi pemuda berkumpul dan melaksanakan rapat Kongres Pemuda I. Kongres ini berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama yaitu :

1.    Kemerdekaan Indonesia merupakan Cita-cita bersama seluruh pemuda di Indonesia.

2.    Seluruh Organisasi kepemudaan bertujuan untuk menggalang persatuan.

       Para pemuda kemudian menyelenggarakan Kongres Pemuda II pada tanggal 26 sampai 28 Oktober. Sayang pada kongres ini sempat terjadi insiden dimana pemimpin rapat tidak diperkenankan menyebut tentang kemerdekaan Indonesia. Mereka merasa dipersulit dan banyak dari mereka yang dipenjara dan diasingkan ke daerah terpencil.

Pada 28 Oktober 1928 yaitu hari terakhir Kongres Pemuda II akhirnya sumpah pemuda lahir. Mohammad Yamin membuat inti sari selruh isi kongres. Dari inti sari itulah lahir perumusan sumpah pemuda yang disetujui seluruh peserta Kongres Pemuda II.

Berikut merupakan Isi dari Sumpah Pemuda 1928 yaitu:

Pertama : Kami Poetra dan Poetri Indonesia, Mengakoe Bertoempah Darah Jang Satoe, Tanah Indonesia.
Kedua : Kami Poetra dan Poetri Indonesia, Mengakoe Berbangsa Jang Satoe, Bangsa Indonesia.

Ketiga : Kami Poetra dan Poetri Indonesia, Mendjoendjoeng Bahasa Persatoean, Nahasa Indonesia. 

Sumber  :

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah_Pemuda
http://semangatpemuda-indonesia.blogspot.co.id/p/sejarah-sumpah-pemuda.html

Contoh Kasus Pertentangan Sosial dan Integrasi Masyarakat

Tahun 2012 Masih Rentan Konflik Sosial

Jumat, 3 Februari 2012 | 22:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -- Gerakan radikalisme dan konflik sosial diprediksi masih akan terus terjadi pada tahun-tahun mendatang. Pada tahun 2012, pemerintah dan khususnya aparat keamanan, harus mewaspadai terjadinya aksi radikalisme yang terdiri dari konflik-konflik sosial dan kekerasan atas nama agama.

Demikian diungkapkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Lazuari Birru, Dhyah Ruth, Jumat (3/2/2012) di Jakarta. Menurut Dhyah, radikalisme yang terkait dengan konflik-konflik sosial bersumber dari deprivasi ekonomi, yaitu perasaan terpinggirkan secara ekonomi.

Selain itu, menurut Dhyah, karena adanya perasaan kalangan masyarakat yang teralienasi, yaitu perasaan terasing hidup di lingkungan sendiri. Lalu, adanya perasaan terancam dari kelompok masyarakat, yaitu perasaan bahwa posisinya dilemahkan atau tertekan.

Kelompok radikal, kata Dhyah, berpotensi besar melakukan infiltrasi terhadap konflik-konflik sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Isu-isu marginalisasi, kesenjangan ekonomi, dan kemiskinan, tetap menjadi fokus kampanye kelompok radikal.

Selain itu, pertentangan kelas juga menjadi isu yang sangat mudah dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu untuk menyulut kekerasan. Misalnya, buruh dengan pengusaha atau petani dengan pengusaha agrobisnis atau perkebunan.

Dhyah mengungkapkan, dari survei indeks radikalisme Lazuardi Birru tahun 2011, kelompok pekerjaan petani, nelayan dan peternak memiliki indeks kerentanan tertinggi, yaitu 46,4. Kemudian, kelompok pengangguran memiliki skor indeks kerentanan 44,8, dan kelompok buruh dan pekerjaan serabutan mencapai 43.9.

"Skor itu berada di atas titik aman, yaitu 33,3. Skor 0 menunjukkan tidak radikal dan skor 100 menunjukkan sangat radikal," jelasnya.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/02/03/22564017/Tahun.2012.Masih.Rentan.Konflik.Sosial

Pertentangan Sosial dan Integrasi Masyarakat

A. Pertentangan Sosial 
Pertentangan sosial merupakan suatu penyimpangan yang biasanya didasari oleh kesalah pahaman. Pertentangan sosial dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari, contohnya: tawuran, peperangan antar suku dan juga kekerasan dalam rumah tangga semua , semua itu hanya ingin memuaskan keegoisan masing-masing yang ingin memenangkan dirinya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari ini adalah tawuran, tawuran biasanya dilakukan hanya karena saling ejek satu sama lain, untuk memperoleh kebanggaan tersendiri. Hal tersebut dapat dihilangkan dengan cara percaya satu sama lainnya, terbuka, saling pengertian dan semua itu dapat di tanamkan dari kecil agar tidak mudah salah paham terhadap orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pertentangan sosial, yaitu :
1. Rasa iri antara individu,negara, dan masyarakat.
2. Adanya rasa tidak puas masyarakat terhadap kepemerintahan. 
3. Banyak adu domba antara politik,agama,suku serta budaya.

Hidup bermasyarakat yaitu sebuah hubungan antar individu-individu maupun antar kelompok dan golongan yang terjadi dalam proses kehidupan. Hidup bermasyarakat juga berarti kehidupan dinamis, dimana setiap anggota masyarakat salaing berinteraksi. Hubungan antar individu ini pun diikat oleh ikatan yang berupa norma serta nilai-nilai yang telah dibuat bersama para anggota. Norma dan nilai-nilai inilah yang menjadi alat pengendali agar para anggota masyarakat tidak terlepas dari rel ketentuan yang telah disepakati itu.

Solidaritas, toleransi dan tenggang rasa adalah bukti kuatnya ikatan itu. Sakit salah satu anggota masyarakat akan dirasakan oleh anggota masyarakat lainnya. Dari hubungan seperti itulah lahir keharmonisan dalam hidup bermasyarakat.

Pada kenyataannya tidak semua masyarakat membentuk sebuah harmonisasi. Pada kondisi-kondisi tertentu hubungan antara masyarakat diwarnai berbagai persamaan. Namun sering juga didapati perbedaan-perbedaan, bahkan pertentangan dalam masyarakat. Hal-hal seperti itulah yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah Pertentangan sosial dan integrita masyarakat.

B. Integrasi Masyarakat

Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memilki keserasianfungsi.

Definisi lain mengenai integrasi adalah suatu keadaan di mana kelompok-kelompok etnik beradaptasi dan bersikap komformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, namun masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. Integrasi memiliki 2 pengertian, yaitu :

Pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu Membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Sedangkan yang disebut integrasi sosial adalah jika yang dikendalikan, disatukan, atau dikaitkan satu sama lain itu adalah unsur-unsur sosial atau kemasyarakatan.

Suatu integrasi sosial di perlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik merupa tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan pranata-pranata sosial.
a. Faktor Internal :
-kesadaran diri sebagai makhluk sosial
-tuntutan kebutuhan
-jiwa dan semangat gotong royong
b. Faktor External :
-tuntutan perkembangan zaman
-persamaan kebudayaan
-terbukanya kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bersama
-persaman visi, misi, dan tujuan
-sikap toleransi
-adanya kosensus nilai
-adanya tantangan dari luar 

Integrasi masyarakat dapat diartikan adanya kerjasama dari seluruh anggota masyarakat, mulai dari individu, keluarga, lembaga-lembaga, dan masyarakat secara keseluruhan Integrasi masyarakat akan terwujud apabila mampu mengendalikan prasangka yang ada di dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi konflik.

Dalam memahami integrasi masyarakat, kita juga mengenal integrasi nasional, yaitu organisasi-organisasi formal yang melalui mana masyarakat menjalankan keputusan-keputusan yang berwenang. Untuk terciptanya integrasi nasional, perlu adanya suatu jiwa, asas spiritual, solidaritas yang besar. Perlu dicari bentuk-bentuk akomodatif yang dapat mengurangi konflik sebagai akibat dari prasangka, yaitu melalui 4 sistem:
1. Sistem budaya seperti nilai-nilai Pancasila dan UUD 45.
2. Sistem sosial seperti kolektiva-kolektiva sosial dalam segala bidang.
3. Sistem kepribadian yang terwujud sebagai pola-pola penglihatan, perasaan, pola-pola penilaian.
4. Sistem organik jasmaniah, di mana nasion tidak didasarkan atas persamaan ras.

Sumber : http://ilmiichwanul.blogspot.co.id/2015/01/pertentangan-sosial-dan-inetgrasi.html